
Apakah Anda pernah mendengar diskresi? Istilah ini begitu familiar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkadang, pejabat pemerintahan dihadapkan pada keadaan konkret yang belum diatur, membutuhkan penafsiran, atau bahkan menuntut tindakan segera demi kepentingan masyarakat. Dalam kondisi demikian, diskresi menjadi instrumen penting dalam hukum administrasi negara.
Diskresi memberikan ruang bagi pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan tertentu ketika menghadapi persoalan pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Penggunaannya tetap harus memperhatikan asas legalitas, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta tujuan pemberian kewenangan.
Diskresi dalam Peraturan Perundang-undangan
Pengaturan mengenai diskresi dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30 Tahun 2014”) sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (“UU Cipta Kerja”).
Oleh karena itu, memahaminya tidak cukup hanya dengan mengetahui pengertiannya. Penting pula memahami tujuan, ruang lingkup, persyaratan, prosedur, akibat hukum, dan batas-batas penggunaannya agar tidak berubah menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan.
Apa itu Diskresi?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014, diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau terjadi stagnasi pemerintahan.
Menurut Indroharto[1], wewenang diskresi merupakan wewenang fakultatif, yaitu wewenang yang tidak mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara untuk selalu menerapkan wewenangnya, tetapi memberikan pilihan dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa diskresi merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pejabat pemerintahan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan pertimbangan objektif ketika menghadapi persoalan konkret.
Tujuan Penggunaan Diskresi
Menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 menentukan empat tujuan penggunaan, yaitu:
1. Melancarkan Penyelenggaraan Pemerintahan
Diskresi diperlukan agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan secara efektif ketika terdapat persoalan yang membutuhkan keputusan cepat atau pertimbangan khusus. Tujuan ini berkaitan erat dengan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan.
2. Mengisi Kekosongan Hukum
Dalam praktik pemerintahan, perkembangan persoalan masyarakat terkadang lebih cepat dibandingkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketika belum terdapat peraturan yang memadai, diskresi dapat digunakan untuk memberikan penyelesaian terhadap persoalan konkret sepanjang memenuhi ketentuan hukum administrasi.
3. Memberikan Kepastian Hukum
Diskresi dapat menjadi instrumen untuk menghindari ketidakpastian akibat tidak lengkap atau tidak jelasnya suatu peraturan. Akan tetapi, kepastian hukum yang dihasilkan tidak boleh hanya menguntungkan kepentingan pejabat atau institusi pemerintah, melainkan juga harus melindungi hak masyarakat.
4. Mengatasi Stagnasi Pemerintahan
Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Stagnasi pemerintahan merupakan keadaan ketika aktivitas pemerintahan tidak dapat dilaksanakan akibat kebuntuan atau disfungsi penyelenggaraan pemerintahan. Keadaan darurat, bencana alam, dan gejolak sosial dapat menjadi contoh situasi yang membutuhkan tindakan segera.
Ruang Lingkup Diskresi
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No. 30 Tahu 2014 menentukan empat ruang lingkup penggunaan.
1. Peraturan Memberikan Suatu Pilihan
Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan.
Apakah Anda pernah mendengar ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan istilah dapat, boleh, berhak, atau istilah lain yang memberikan alternatif tindakan kepada pejabat pemerintahan? Jika pejabat pemerintahan mengalami hal demikian, maka diskresi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.
2. Peraturan Perundang-undangan Tidak Mengatur
Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Keadaan ini terjadi ketika terdapat kekosongan hukum yang mengatur persoalan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Peraturan Tidak Lengkap atau Tidak Jelas
Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Kondisi ini dapat terjadi ketika ketentuan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terdapat ketidakharmonisan antarperaturan, atau peraturan pelaksana yang diperlukan belum diterbitkan.
4. Adanya Stagnasi Pemerintahan
Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Artinya, dapat dilakukan untuk mengatasi kebuntuan pemerintahan demi kepentingan yang lebih luas, termasuk penanganan bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, dan keadaan yang mengancam kepentingan masyarakat.
Syarat Penggunaan Diskresi Menurut Hukum
Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat[2]:
1. Sesuai dengan Tujuan Diskresi
Keputusan atau tindakan harus diarahkan pada tujuan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Sesuai dengan AUPB
Penggunaan wajib memperhatikan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik sebagaimana Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan.
3. Berdasarkan Alasan Objektif
Pertimbangan pejabat harus didasarkan pada fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, serta rasional.
4. Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan
Pejabat tidak boleh menggunakan diskresi untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang memiliki hubungan kepentingan sehingga memengaruhi netralitas keputusan.
5. Dilakukan dengan Iktikad Baik
Keputusan atau tindakan harus didasarkan pada motif kejujuran dan berpedoman pada AUPB.
Terdapat perkembangan hukum penting yang perlu diperhatikan. Sebelum perubahan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020, persyaratan Pasal 24 secara tersendiri mencantumkan bahwa diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan tersebut kemudian tidak lagi dicantumkan secara tersendiri dalam Pasal 24 setelah perubahan yang dipertahankan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Namun, perubahan tersebut sama sekali tidak dapat dimaknai sebagai izin bagi pejabat untuk melanggar hukum. Pasal 5 dan Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan tetap meletakkan asas legalitas dan AUPB sebagai dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Prosedur Penggunaan Diskresi dan Persetujuan Atasan
Selain memenuhi persyaratan substantif, pejabat pemerintahan juga harus memperhatikan prosedur penggunaan diskresi.
Berdasarkan Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2014, penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran dalam keadaan tertentu wajib memperoleh persetujuan atasan pejabat apabila menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.
Untuk keadaan tertentu yang berkaitan dengan keresahan masyarakat, keadaan darurat, keadaan mendesak, atau bencana alam, undang-undang juga mengatur kewajiban pemberitahuan dan pelaporan kepada atasan pejabat sesuai dengan jenis diskresinya.
Pasal 26 mengatur permohonan persetujuan secara tertulis beserta uraian maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan. Atasan pejabat diberikan waktu lima hari kerja untuk memberikan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan.
Adapun Pasal 27 dan Pasal 28 mengatur pemberitahuan sebelum penggunaan diskresi dan pelaporan setelah penggunaannya sesuai dengan kondisi yang ditentukan undang-undang.
Ketentuan prosedural ini penting karena diskresi bukan hanya harus benar dari sisi tujuan, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi proses pengambilan keputusan.
Akibat Hukum Diskresi
Diskresi yang dilakukan tanpa memperhatikan batas kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
- Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila[3]:
- bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.
Akibat hukumnya adalah tidak sah.
- Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila[4]:
- menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan;
- tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau
- bertentangan dengan AUPB.
Akibat hukumnya dapat dibatalkan.
- Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang[5]. dan akibat hukumnya menjadi tidak sah.
Contoh Diskresi dalam Praktik Pemerintahan
Beberapa contoh yang pernah menjadi pembahasan dalam praktik pemerintahan antara lain:
Penanggulangan COVID-19
Contoh sederhana dari diskresi ini adalah pada masa Pandemi Covid-19. Begitu banyak lembaga pemerintahan mengeluarkan diskresi untuk menanggulangi dan menangani persebaran Virus Covid-19.
Kebijakan Pembelajaran Selama Pandemi
Diskresi ini dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronaviurs Disease 2019 (Covid-19).
Pengaturan Lalu Lintas oleh Kepolisian
Polisi dapat melakukan pengaturan lalu lintas secara langsung meskipun terdapat lampu pengatur lalu lintas. Tindakan tersebut berkaitan pula dengan kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pembentukan Tim Perundingan Pemerintah
Contoh diskresi lain, misalnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, yaitu pembentukan Tim Perundingan Pemerintah Republik Indonesia dan pelaksanaan perundingan dengan lembaga keuangan internasional dalam rangka pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga[6].
Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri
Beberapa waktu lalu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa bagi pasangan nikah siri, dapat membuat kartu keluarga. Meskipun setiap perkawinan harus tercatat. Namun demikian, Menteri Dalam Negeri berpendapat semua administrasi kependudukan warga masyarakat harus tercatat—termasuk di antaranya dalam kartu keluarga—demi kepastian hukum.
Itulah salah satu contoh diskresi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pemberian Status Kewarganegaraan Kepada Archandra Tahar
Peristiwa ini pernah menimbulkan kontroversi terkait persoalan kewarganegaraan. Penilaiannya tidak cukup hanya dengan menyebut diskresi karena tetap harus memperhatikan persyaratan dan mekanisme dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras
Pengadaan lahan pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah menjadi polemik mengenai penggunaan kewenangan dan potensi kerugian keuangan negara. Peristiwa tersebut harus dinilai berdasarkan fakta, prosedur pengadaan, kewenangan, dan hasil pemeriksaan hukum, bukan semata-mata diasumsikan sah karena disebut sebagai diskresi.
Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap diskresi harus dilakukan secara konkret. Suatu tindakan tidak otomatis menjadi diskresi yang sah hanya karena dilakukan untuk kepentingan umum.
Penutup
Diskresi merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi negara yang memungkinkan pejabat pemerintahan menyelesaikan persoalan konkret ketika peraturan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi pemerintahan.
Akan tetapi, diskresi bukan kebebasan mutlak. Penggunaannya harus berlandaskan kewenangan yang sah, tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, AUPB, alasan objektif, bebas konflik kepentingan, serta iktikad baik.
Pada akhirnya, kualitas diskresi tidak hanya diukur dari seberapa cepat pemerintah menyelesaikan persoalan, tetapi juga dari seberapa jauh keputusan tersebut melindungi hak masyarakat, menjamin kepastian hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
[1] Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
[2] Lihat Ketentuan Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
[3] Lihat Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.
[4] Lihat Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.
[5] Lihat Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.
[6] Akhmad Mahrus, Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Kewenangan pada Umumnya., artikel, Kementerian Keuangan., hlm., 3.


