Sengketa Tanah: Antara Kewenangan PN dan PTUN

sengketa tanah antara kewenangan PN dan PTUN

Sengketa tanah merupakan salah satu jenis sengketa hukum yang paling kompleks di Indonesia. Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berhak atas sebidang tanah, tetapi juga dapat menyangkut keabsahan sertipikat, proses penerbitan sertipikat, keputusan pejabat pertanahan, penguasaan fisik, perbuatan melawan hukum, hingga tindakan administratif Badan Pertanahan Nasional (“BPN”).

Kompleksitas tersebut sering menimbulkan pertanyaan: sengketa tanah harus diajukan ke Pengadilan Negeri (“PN”) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”)?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan teknis beracara. Kesalahan menentukan kompetensi absolut pengadilan dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara diajukan kepada lingkungan peradilan yang tidak berwenang.

Secara normatif, PN memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara perdata, sedangkan PTUN berwenang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara. Namun, dalam praktik pertanahan, kedua kewenangan tersebut sering bersinggungan karena sertipikat tanah merupakan produk administrasi pemerintahan, sementara hak atas tanah yang tercantum di dalamnya juga mempunyai dimensi keperdataan.

Persoalan ini kembali menjadi perhatian publik setelah pada 2025 Mahkamah Konstitusi memeriksa persoalan mengenai batas kewenangan PN dan PTUN dalam sengketa tanah bersertipikat. Dalam Putusan Nomor 77/PUU-XXIII/2025, MK menolak permohonan pengujian terhadap ketentuan UU Peradilan TUN dan UU Peradilan Umum. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan pejabat berwenang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan kompetensi PN dan PTUN dalam sengketa tanah masih merupakan isu hukum yang relevan dan belum sepenuhnya sederhana.

Dasar Hukum Sengketa Tanah

Landasan utama hukum pertanahan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). UUPA menjadi dasar fundamental pengaturan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, serta hubungan hukum antara subjek hukum dengan tanah.

Mengenai pendaftaran tanah, ketentuan teknisnya antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Nomor 24 Tahun 1997”), yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP Nomor 18 Tahun 2021”).

Sementara itu, kewenangan PTUN bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 (“UU Peratun”). Pasal 47 UU Peratun pada pokoknya memberikan kewenangan kepada PTUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

Di sisi lain, Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan memeriksa perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama berdasarkan UU Peradilan Umum.

Dengan demikian, titik awal menentukan pengadilan yang berwenang adalah melihat karakter utama sengketanya, bukan semata-mata melihat apakah dalam perkara tersebut terdapat sertipikat tanah.

Kewenangan PTUN dalam Sengketa Tanah

PTUN pada dasarnya berwenang apabila objek yang dipersoalkan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau tindakan pemerintahan yang memenuhi unsur sebagai objek sengketa administrasi.

Dalam konteks pertanahan, salah satu objek yang sering digugat adalah sertipikat hak atas tanah.

Sertipikat diterbitkan oleh pejabat administrasi pemerintahan melalui suatu proses pendaftaran tanah. Oleh karena itu, apabila yang dipersoalkan adalah aspek administratif dari penerbitan sertipikat, misalnya pejabat yang menerbitkan tidak berwenang, terdapat prosedur yang dilanggar, terdapat cacat substansi, atau penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PTUN dapat menjadi forum yang relevan.

Dengan kata lain, fokus pemeriksaan PTUN adalah legalitas tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan.

Dalam perkara seperti ini, pertanyaan hukumnya antara lain: apakah pejabat pertanahan berwenang menerbitkan sertipikat? Apakah prosedur pendaftaran telah dilaksanakan? Apakah data fisik dan data yuridis telah diperiksa secara benar? Apakah terdapat cacat administratif dalam penerbitannya?

Apabila jawabannya menunjukkan adanya cacat hukum administratif, maka PTUN dapat berwenang memeriksa sengketa tersebut.

Kewenangan PN dalam Sengketa Tanah

Berbeda dengan PTUN, PN berwenang apabila inti sengketanya merupakan hubungan hukum keperdataan.

Misalnya, dua orang saling mengklaim sebagai pemilik tanah yang sama. Masing-masing mempunyai bukti berupa perjanjian, akta jual beli, waris, hibah, atau alas hak lainnya. Dalam kondisi demikian, persoalan utamanya bukan lagi sekadar apakah sertipikat diterbitkan secara administratif, tetapi siapa sesungguhnya pemilik tanah tersebut.

Sengketa demikian pada dasarnya merupakan sengketa keperdataan.

PN juga berwenang terhadap gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, termasuk apabila seseorang mengklaim bahwa pihak lain telah melakukan tindakan yang merugikan hak keperdataannya atas tanah.

Hal penting yang perlu dipahami adalah PN tidak serta-merta mempunyai kewenangan untuk membatalkan sertipikat sebagai produk administrasi pemerintahan.

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020 merumuskan bahwa hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertipikat. Hakim perdata hanya berwenang menyatakan sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apabila ternyata tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertipikat sebagai tindakan administratif merupakan kewenangan administrasi/PTUN.

Sengketa Tanah: Bagaimana Jika Sertipikat Dipersoalkan?

Inilah bagian yang sering menimbulkan persoalan dalam praktik. Misalnya, A mempunyai Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah. Kemudian B mengklaim bahwa tanah tersebut sebenarnya miliknya berdasarkan akta jual beli dan alas hak lama.

Apabila B menggugat karena merasa dirinya adalah pemilik yang sebenarnya, inti sengketanya adalah kepemilikan. Forum yang relevan adalah PN.

Namun, apabila B mendalilkan bahwa sertipikat A diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dengan prosedur yang cacat, pejabat tidak melakukan penelitian sebagaimana mestinya, atau terdapat pelanggaran terhadap ketentuan administrasi pemerintahan, maka aspek yang dipersoalkan dapat menjadi ranah PTUN.

Dengan demikian, keberadaan sertipikat tidak otomatis menjadikan seluruh sengketa tanah sebagai kewenangan PTUN. Yang harus dilihat adalah substansi atau karakter sengketa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah lama membedakan sengketa kepemilikan dengan sengketa administrasi. Beberapa putusan, antara lain Putusan MA Nomor 88 K/TUN/1993, Nomor 93 K/TUN/1996, Nomor 16 K/TUN/2000, dan Nomor 22 K/TUN/1998, menegaskan bahwa apabila substansi perkara berkaitan dengan pembuktian kepemilikan tanah, penyelesaiannya berada pada peradilan umum.

Legal Gap antara PN dan PTUN

Persoalan kewenangan tersebut masih menjadi fenomena hukum hingga saat ini. Pada 2025, sejumlah pemohon mengajukan pengujian norma yang dianggap menimbulkan ketidakpastian mengenai kewenangan absolut PN dan PTUN dalam sengketa tanah bersertipikat.

Permohonan tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktik masih terdapat perkara yang memiliki karakter campuran. Di satu sisi terdapat sengketa kepemilikan, sementara di sisi lain terdapat keputusan administrasi berupa sertipikat.

Mahkamah Konstitusi kemudian melalui Putusan Nomor 77/PUU-XXIII/2025 menolak permohonan tersebut. MK tetap menegaskan bahwa sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan pejabat berwenang merupakan KTUN.

Namun, persoalan belum sepenuhnya selesai. Contoh aktual dapat dilihat dalam Putusan PTUN Bandung Nomor 180/G/2025/PTUN.BDG yang diputus pada 12 Maret 2026. Meskipun objek gugatan berupa sertipikat hak pakai yang diterbitkan pejabat pertanahan, PTUN menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah sengketa kepemilikan tanah. Majelis menilai persoalan tersebut merupakan ranah perdata dan kewenangan PN.

Fenomena ini menunjukkan adanya legal gap, yaitu belum sepenuhnya jelas mekanisme penyelesaian perkara ketika sengketa kepemilikan dan cacat administrasi hadir secara bersamaan dalam satu konflik tanah.

Apakah Gugatan Harus Diajukan ke PN atau PTUN Terlebih Dahulu?

Jika pokok persoalan adalah siapa pemilik tanah, maka PN menjadi forum utama untuk menentukan hak keperdataan tersebut. Sebaliknya, jika pokok persoalan adalah keabsahan keputusan pejabat pertanahan, PTUN merupakan forum yang tepat.

Dalam praktik, kedua proses tersebut bahkan dapat berhubungan. Putusan perdata mengenai kepemilikan dapat menjadi dasar bagi pejabat pertanahan untuk melakukan perubahan administrasi pertanahan.

Yurisprudensi MA Nomor 154 PK/TUN/2010 menunjukkan bahwa batalnya KTUN yang berkaitan dengan hak atas tanah tidak serta-merta menghilangkan persoalan substansi kepemilikan. Sebaliknya, putusan perdata yang menentukan siapa pemilik tanah dapat menjadi dasar bagi pejabat administrasi untuk mengubah keputusan pertanahan.

Karena itu, Anda yang terlibat dalam sengketa tanah harus terlebih dahulu melakukan legal mapping terhadap seluruh aspek perkara: alas hak, sertipikat, riwayat tanah, proses penerbitan sertipikat, hubungan hukum para pihak, penguasaan fisik, serta tindakan pejabat pertanahan.

Tantangan Penyelesaian Sengketa Tanah ke Depan

Legal gap antara PN dan PTUN sebenarnya tidak disebabkan oleh kurangnya aturan. Namun, persoalan muncul karena satu konflik tanah dapat mengandung beberapa dimensi hukum sekaligus. Tanah merupakan objek hak keperdataan, tetapi administrasi pertanahan merupakan tindakan pemerintahan. Akibatnya, satu sengketa dapat memiliki dimensi perdata sekaligus administrasi.

Kondisi tersebut membutuhkan harmonisasi antara hukum acara perdata, hukum acara PTUN, hukum pertanahan, dan praktik peradilan.

Perlu dipertimbangkan pula mekanisme yang lebih terintegrasi agar masyarakat tidak harus menghadapi situasi ketika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena salah memilih forum, kemudian harus mengulang proses dari awal di pengadilan lain.

Kepastian mengenai forum menjadi semakin penting karena kesalahan menentukan kompetensi absolut tidak hanya menyebabkan biaya tambahan, tetapi juga berpotensi menyebabkan waktu penyelesaian sengketa semakin panjang.

Penutup

Sengketa tanah antara PN dan PTUN pada dasarnya harus dibedakan berdasarkan substansi sengketanya.

Apabila yang dipersoalkan adalah kepemilikan atau hubungan hukum keperdataan atas tanah, maka kewenangan utamanya berada pada PN. Sebaliknya, apabila yang dipersoalkan adalah keabsahan keputusan atau tindakan administratif pejabat pertanahan, maka PTUN dapat mempunyai kewenangan.

Sertipikat tanah memang merupakan produk administrasi pemerintahan, tetapi keberadaan sertipikat tidak otomatis membuat setiap sengketa tanah menjadi kewenangan PTUN. Apabila inti sengketa ternyata merupakan perebutan hak kepemilikan, maka persoalan tersebut harus terlebih dahulu atau terutama diselesaikan melalui peradilan umum.

Perkembangan terbaru, termasuk Putusan MK Nomor 77/PUU-XXIII/2025 dan sejumlah putusan PTUN pada 2026, memperlihatkan bahwa garis batas kewenangan PN dan PTUN masih menjadi persoalan penting dalam hukum pertanahan Indonesia.

Dengan demikian, sebelum mengajukan sengketa tanah, pihak yang berkepentingan tidak cukup hanya melihat siapa yang menerbitkan sertipikat atau dokumen pertanahan yang menjadi objek sengketa. Hal yang jauh lebih penting adalah mengidentifikasi apa sebenarnya yang disengketakan: kepemilikannya, keputusan administrasinya, atau keduanya.

Pemahaman tersebut menjadi kunci agar gugatan tidak berakhir pada putusan niet ontvankelijk verklaard akibat kesalahan menentukan kompetensi absolut pengadilan.


Disclaimer: Artikel ini disusun semata-mata untuk tujuan informasi dan berbagi pengetahuan hukum, bukan merupakan nasihat hukum atau pendapat hukum yang ditujukan untuk perkara tertentu. Penerapan hukum dapat berbeda bergantung pada fakta, keadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh analisis dan pendampingan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda, silakan berkonsultasi dengan advokat.

Penulis

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top