Selain larangan PNS, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga memiliki kewajiban PNS sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kewajiban PNS pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis dari kedudukan PNS sebagai bagian dari aparatur negara.
Berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mempertegas bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketentuan khusus dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 94 Tahun 2021), yang secara khusus mengatur kewajiban, larangan, serta konsekuensi disiplin bagi PNS.
Oleh karena itu, artikel ini membahas secara lebih mendalam mengenai kewajiban PNS menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk interpretasi yuridis terhadap masing-masing kewajiban dan konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.
Kewajiban PNS sebagai Konsekuensi Kedudukan sebagai Aparatur Negara
Secara yuridis, kewajiban PNS harus dipahami sebagai bagian dari hubungan hukum antara PNS dengan negara. Negara memberikan hak dan kedudukan kepada PNS, tetapi sebagai imbalannya PNS harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan hukum.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, PNS merupakan subjek yang menjalankan sebagian fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, tindakan PNS dalam menjalankan jabatan pada dasarnya tidak hanya memiliki konsekuensi internal terhadap dirinya sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat dan negara.
UU ASN secara tegas menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib memenuhi sejumlah kewajiban fundamental. Apabila kewajiban tersebut tidak dipatuhi, Pegawai ASN dapat dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin[1].
Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban PNS bukan sekadar norma etika, melainkan norma hukum yang mempunyai konsekuensi yuridis.
17 Kewajiban PNS Menurut Peraturan Perundang-undangan
Berikut ini, terdapat 17 kewajiban PNS yang tercantum dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, yang wajib disimak!
1. Kewajiban PNS untuk Setia dan Taat
Salah satu kewajiban PNS yang paling fundamental adalah kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah.
Pasal 24 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2023 mengatur bahwa Pegawai ASN wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 94 Tahun 2021[2].
Secara yuridis, kewajiban tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kewajiban untuk mendukung kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Justru sebaliknya, kesetiaan PNS diarahkan kepada negara dan konstitusi.
Dengan demikian, seorang PNS harus membedakan antara kesetiaan kepada pemerintahan yang sah dengan keberpihakan politik.
Pemerintahan yang sah merupakan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan mekanisme konstitusional. Oleh karena itu, PNS wajib melaksanakan kebijakan pemerintahan yang sah sepanjang kebijakan tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban PNS untuk Menaati Peraturan Perundang-undangan
Kewajiban PNS berikutnya adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 UU ASN secara eksplisit mencantumkan kewajiban tersebut. Sementara itu, PP Nomor 94 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan ini mempunyai makna yang sangat luas. PNS tidak hanya wajib menaati peraturan mengenai kepegawaian, tetapi juga wajib menaati peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Sebagai contoh, PNS yang bekerja dalam bidang pelayanan perizinan wajib memahami dan menaati ketentuan perizinan. PNS yang mengelola anggaran wajib mematuhi ketentuan mengenai keuangan negara. PNS yang mengelola data masyarakat wajib memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data dan kerahasiaan informasi.
Dengan demikian, ukuran kepatuhan PNS tidak hanya ditentukan oleh apakah ia hadir di kantor atau melaksanakan instruksi atasannya, tetapi juga apakah tindakan yang dilakukannya mempunyai dasar hukum.
3. Kewajiban PNS Melaksanakan Nilai Dasar ASN, Kode Etik, dan Kode Perilaku
UU Nomor 20 Tahun 2023 juga mewajibkan Pegawai ASN melaksanakan nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku ASN[3]. Kewajiban ini menunjukkan bahwa hukum kepegawaian tidak hanya mengatur aspek formal mengenai jabatan, tugas, dan disiplin, tetapi juga mengatur standar perilaku aparatur.
Seorang PNS dituntut untuk menunjukkan profesionalitas, integritas, orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, serta perilaku yang sesuai dengan kedudukannya sebagai aparatur negara.
4. Melaksanakan Tugas Kedinasan
PP Nomor 94 Tahun 2021 mempertegas kewajiban PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
Menurut Penulis, ketentuan tersebut mempunyai konsekuensi penting. Status sebagai PNS tidak hanya melekat ketika seorang pegawai berada di dalam kantor. Perilaku PNS di luar kedinasan dalam kondisi tertentu dapat memiliki hubungan dengan martabat jabatan dan kepercayaan publik.
5. Kewajiban PNS untuk Menjaga Netralitas
Salah satu perkembangan penting dalam UU ASN adalah penegasan mengenai kewajiban menjaga netralitas. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d UU ASN menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.
Kewajiban netralitas memiliki hubungan erat dengan prinsip profesionalitas ASN, karena PNS merupakan pelaksana kebijakan negara, bukan alat politik partai atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, PNS tidak boleh menggunakan jabatan, kewenangan, fasilitas negara, ataupun sumber daya pemerintahan untuk kepentingan politik tertentu.
Namun perlu dipahami, netralitas tidak berarti PNS kehilangan hak sebagai warga negara. Akan tetapi, dalam menjalankan kedudukannya sebagai aparatur negara, PNS dibatasi oleh kewajiban jabatan yang menuntut profesionalitas dan ketidakberpihakan.
Misalnya, penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan politik praktis dapat dipandang bertentangan dengan prinsip netralitas karena fasilitas tersebut merupakan sumber daya negara, bukan milik pribadi PNS.
6. Kewajiban PNS untuk Bersedia Ditempatkan di Seluruh Wilayah NKRI
Menurut ketentuan Pasal 24 UU ASN, mengatur kewajiban Pegawai ASN untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan RI di luar negeri.
PNS merupakan aparatur negara yang kebutuhan penempatannya tidak semata-mata ditentukan berdasarkan preferensi pribadi, tetapi berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintahan. PP Nomor 94 Tahun 2021 juga menetapkan bahwa PNS wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI[4].
7. PNS Wajib Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
PP Nomor 94 Tahun 2021 secara eksplisit mengatur bahwa PNS wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa[5]. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari fungsi PNS sebagai aparatur negara.
Kewajiban PNS menjaga persatuan bukan hanya kewajiban simbolik, melainkan harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang objektif dan tidak diskriminatif.
8. Melaksanakan Kebijakan Pejabat yang Berwenang
PP Nomor 94 Tahun 2021 menetapkan bahwa PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang[6]. Artinya, PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, terdapat setidaknya tiga unsur yang harus diperhatikan:
- terdapat kebijakan atau perintah;
- kebijakan tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, kewajiban melaksanakan perintah atasan bukanlah kewajiban yang bersifat absolut. Apabila perintah tersebut tidak mempunyai dasar kewenangan atau bertentangan dengan hukum, PNS tetap mempunyai kewajiban untuk tunduk pada hukum yang lebih tinggi.
9. Melaksanakan Tugas dengan Pengabdian, Kejujuran, Kesadaran, dan Tanggung Jawab
Ketentuan Pasal 3 huruf e PP Nomor 94 Tahun 2021 mengharuskan PNS melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Norma ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan PNS tidak cukup hanya memenuhi target administratif.
Misalnya, seorang PNS yang memproses suatu pelayanan publik secara sengaja memperlambat pelayanan agar memperoleh keuntungan pribadi. Secara substansial, hal tersebut telah bertentangan dengan semangat kewajibannya.
Begitu pula PNS yang memberikan informasi tidak benar kepada masyarakat, memanipulasi laporan, atau menyembunyikan fakta yang relevan dalam pelaksanaan tugas dapat dianggap tidak memenuhi prinsip kejujuran dan tanggung jawab.
10. Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan
PNS juga wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf g PP Nomor 94 Tahun 2021.
Kewajiban menjaga rahasia jabatan penting karena dalam menjalankan tugasnya, PNS dapat memperoleh berbagai informasi yang tidak dapat dibuka kepada publik secara bebas.
Namun, kewajiban merahasiakan informasi juga tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan untuk menyembunyikan seluruh informasi pemerintahan. Secara yuridis, harus dibedakan antara:
- informasi yang memang wajib dirahasiakan berdasarkan hukum;
- informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat; dan
- informasi yang pengungkapannya memerlukan prosedur tertentu.
Dengan demikian, rahasia jabatan bukanlah alasan umum untuk menolak seluruh permintaan informasi. PNS harus melihat dasar hukum yang menentukan apakah suatu informasi bersifat rahasia atau dapat diakses.
11. Kewajiban Mengutamakan Kepentingan Negara
Menurut ketentuan Pasal 4 huruf c PP Nomor 94 Tahun 2021, juga mewajibkan PNS mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan. Norma ini sangat erat kaitannya dengan prinsip konflik kepentingan.
Dalam pelaksanaan tugas, seorang PNS dapat menghadapi situasi ketika kepentingan pribadi atau hubungan dengan pihak tertentu berpotensi memengaruhi objektivitas keputusan. Dalam keadaan demikian, kepentingan negara dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas.
Contohnya, seorang pejabat yang mempunyai hubungan keluarga dengan pihak yang mengajukan suatu permohonan tertentu, harus berhati-hati agar hubungan tersebut tidak memengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan.
12. Melaporkan Hal yang Membahayakan Negara atau Merugikan Keuangan Negara
PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur kewajiban PNS untuk segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui adanya hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.[7]
Ketentuan ini menunjukkan bahwa PNS tidak hanya bertanggung jawab terhadap tugas pribadinya, tetapi juga mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan negara.
PNS yang mengetahui adanya potensi kerugian negara tetapi sengaja membiarkannya dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri, bergantung pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
13. Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan
Kewajiban PNS berikutnya adalah melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut disebutkan dalam PP Nomor 94 Tahun 2021[8].
Secara substansial, kewajiban ini merupakan bagian dari upaya membangun transparansi dan integritas aparatur. Pelaporan harta kekayaan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mendeteksi ketidakwajaran pertambahan kekayaan serta memperkuat pencegahan korupsi. Oleh karena itu, kewajiban tersebut tidak semestinya dipandang sebagai formalitas administratif belaka.
14. Kewajiban PNS Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja
Ketentuan Pasal 4 huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021 secara tegas mengatur PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Kewajiban ini berkaitan langsung dengan disiplin PNS.
Kehadiran bukan hanya persoalan administratif. Dalam konteks pelayanan publik, ketidakhadiran PNS dapat berakibat langsung terhadap masyarakat.
Sebagai contoh, apabila petugas pelayanan publik sering tidak hadir tanpa alasan yang sah, masyarakat dapat mengalami keterlambatan dalam memperoleh pelayanan administrasi.
Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dapat dikenai konsekuensi disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
15. Memelihara Barang Milik Negara
PNS juga wajib menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya[9].
Komputer, kendaraan dinas, gedung, perangkat komunikasi, dan berbagai fasilitas pemerintah pada dasarnya merupakan aset negara yang penggunaannya harus ditujukan untuk kepentingan kedinasan.
Karena itu, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi secara tidak patut dapat bertentangan dengan kewajiban PNS.
16. Kewajiban PNS Menolak Pemberian yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi
PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur bahwa PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[10].
Norma tersebut memiliki hubungan erat dengan pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan.
Dalam praktik, pemberian dapat memiliki bentuk yang beragam. Oleh karena itu, PNS harus berhati-hati terhadap pemberian dari pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keputusan atau pelayanan yang diberikan oleh PNS.
17. Memberikan Kesempatan Kepada Bawahan
Yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi” adalah memberikan kesempatan pada bawahan untuk meningkatkan kemampuan antara lain memberikan kesempatan mengikuti rapat, seminar, pelatihan, dan pendidikan formal lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[11].
Sanksi Bagi PNS yang Melanggar Kewajiban PNS
Ketentuan Pasal 8 PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin. Berikut penjabarannya:
Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
- Hukuman Disiplin ringan;
- Hukuman Disiplin sedang; atau
- Hukuman Disiplin berat.
Jenis Hukuman Ringan
- teguran lisan;
- teguran tertulis; atau
- pernyataan tidak puas secara tertulis.
Jenis Hukuman Disiplin Sedang
- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
Jenis Hukuman Disiplin Berat
- penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Penutup
Kewajiban PNS merupakan konsekuensi hukum dari kedudukan PNS sebagai aparatur negara. Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, tetapi mencakup loyalitas konstitusional, kepatuhan terhadap hukum, profesionalitas, integritas, netralitas, disiplin, serta tanggung jawab terhadap kepentingan negara dan masyarakat.
UU Nomor 20 Tahun 2023 telah menetapkan fondasi utama kewajiban PNS melalui ketentuan mengenai kewajiban Pegawai ASN dalam Pasal 24. Pegawai ASN wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah; menaati peraturan perundang-undangan; melaksanakan nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku; menjaga netralitas; serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan RI di luar negeri.
Ketentuan tersebut kemudian diperinci melalui PP Nomor 94 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, kewajiban PNS mencakup antara lain menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pejabat yang berwenang, melaksanakan tugas dengan pengabdian dan tanggung jawab, menjaga integritas dan keteladanan, menjaga rahasia jabatan, mengutamakan kepentingan negara, melaporkan potensi bahaya terhadap negara atau kerugian keuangan negara, melaporkan harta kekayaan, menaati jam kerja, memelihara barang milik negara, serta menolak pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.
Disclaimer: Artikel ini disusun semata-mata untuk tujuan informasi dan berbagi pengetahuan hukum, bukan merupakan nasihat hukum atau pendapat hukum yang ditujukan untuk perkara tertentu. Penerapan hukum dapat berbeda bergantung pada fakta, keadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh analisis dan pendampingan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda, silakan berkonsultasi dengan advokat.
Referensi:
[1] Lihat Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU ASN.
[2] Lihat Pasal 3 huruf a PP Nomor 94 Tahun 2021.
[3] Lihat Pasal 24 ayat (1) huruf C UU ASN.
[4] Lihat Ketentuan Pasal 3 huruf h PP Nomor 94 Tahun 2021.
[5] Lihat Ketentuan Pasal 3 huruf b PP Nomor 94 Tahun 2021.
[6] Lihat Ketentuan Pasal 3 huruf c PP Nomor 94 Tahun 2021.
[7] Lihat Ketentuan Pasal 4 huruf d PP Nomor 94 Tahun 2021.
[8] Lihat Ketentuan Pasal 4 huruf e PP Nomor 94 Tahun 2021.
[9] Lihat Ketentuan Pasal 4 huruf g PP Nomor 94 Tahun 2021.
[10] Lihat Ketentuan Pasal 4 huruf i PP Nomor 94 Tahun 2021.
[11] Lihat Penjelasan Pasal 4 huruf h PP Nomor 94 Tahun 2021.
