Asas Non-Retroaktif: Pengertian, Dasar Hukum, dan Pengecualiannya

salam satu asas yang kita kenal adalah asas non-retroaktif

Salah satu asas yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah asas non-retroaktif. Sebenarnya, apa itu asas non-retroaktif? Mengapa asas non-retroaktif penting dalam sistem hukum Indonesia? Apakah asas non-retroaktif berlaku mutlak atau terdapat pengecualian tertentu?

Artikel ini membahas asas non-retroaktif, mulai dari pengertian asas, pengertian asas non-retroaktif, dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan, hingga pengecualian terhadap penerapannya.

Pembahasan ini penting karena pemberlakuan suatu peraturan secara surut dapat berhubungan langsung dengan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap warga negara dari tindakan negara yang merugikan.

Apa itu Asas?

Sebelum membahas lebih jauh mengenai asas non-retroaktif, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan asas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia asas adalah:

  1. dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat): pada –nya, saya setuju dengan pendapat saudara
  2. dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi): sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu — dan tujuannya
  3. hukum dasar: tindakannya itu melanggar — kemanusiaan

Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip dari e-juornal, “… bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.”

Munawir A.W[1] mendefinisikan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas adalah suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.[2]

Apa itu Asas Non-Retroaktif?

Asas non-retroaktif adalah asas yang pada dasarnya melarang suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan secara surut terhadap peristiwa yang telah terjadi sebelum peraturan tersebut berlaku.

Sederhananya, seseorang pada prinsipnya tidak boleh dikenai suatu aturan baru terhadap perbuatan yang dilakukan ketika aturan tersebut belum berlaku.

Asas non-retroaktif mempunyai hubungan erat dengan prinsip kepastian hukum. Masyarakat harus dapat mengetahui aturan hukum yang berlaku pada saat melakukan suatu perbuatan. Dengan demikian, seseorang tidak seharusnya dipersalahkan berdasarkan aturan yang baru dibuat setelah perbuatan tersebut dilakukan.

Artinya, larangan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut merupakan wujud sebuah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun juga dan oleh siapa pun juga. Termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

Hak-hak  berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun.

Dengan kata lain, memberlakukan produk perundang-undangan dengan cara berlaku surut, adalah hal yang tidak diperbolehkan.

Larangan Pemberlakuan Asas Non-Retroaktif dalam Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur larangan penerapan asas non-retroaktif.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)

Salah satunya terdapat dalam ketentuan  Pasal 28I UUD 1945, yang menyebutkan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa larangan berlaku surut bukan sekadar persoalan teknis dalam hukum pidana, tetapi berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, asas non-retroaktif memiliki kedudukan yang sangat penting dalam negara hukum karena memberikan batas kepada negara dalam menggunakan kekuasaan hukumnya.

KUHP Nasional

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menegaskan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali berdasarkan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip non-retroaktif tetap menjadi bagian penting dalam hukum pidana Indonesia. Dengan kata lain, asas non-retroaktif tetap menjadi prinsip dasar dalam hukum pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional.

Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 juga menegaskan larangan penggunaan analogi dalam menentukan adanya tindak pidana. Ketentuan ini semakin memperkuat prinsip legalitas dan memberikan batas terhadap kewenangan negara dalam menentukan seseorang dapat dipidana.

Perubahan Undang-Undang dan Asas Non-Retroaktif

Persoalan menjadi lebih menarik ketika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan dilakukan.

UU No. 1 Tahun 2023 mengatur persoalan tersebut melalui Pasal 3. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, pada prinsipnya diberlakukan peraturan yang baru, kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.

Bahkan, apabila perbuatan tersebut tidak lagi merupakan tindak pidana berdasarkan peraturan baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum. Apabila putusan pidana telah berkekuatan hukum tetap dan perbuatan tersebut tidak lagi merupakan tindak pidana, pelaksanaan pidananya juga dapat dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan asas non-retroaktif tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan terhadap orang yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang Pengadilan HAM

Di samping dua ketentuan di atas, terdapat juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU Pengadilan HAM”). UU Pengadilan HAM tersebut masih berstatus berlaku, dengan beberapa ketentuan pidananya dicabut sebagian oleh UU No. 1 Tahun 2023.

UU Pengadilan HAM mempunyai ketentuan khusus mengenai pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan.

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM menentukan:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc”.

Ketentuan tersebut merupakan salah satu contoh penting mengenai adanya pengaturan khusus yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sebelum suatu undang-undang diberlakukan.

Karena sifatnya yang khusus dan menyangkut pelanggaran HAM berat, ketentuan tersebut harus dibaca dalam konteks konstitusional dan kerangka hukum Pengadilan HAM. Bukan dipahami sebagai kebebasan umum bagi pembentuk undang-undang untuk memberlakukan seluruh hukum pidana secara surut.

Undang-undang Administrasi Pemerintahan

Asas non-retroaktif tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana. Dalam bidang administrasi pemerintahan, terdapat pula ketentuan mengenai larangan keputusan berlaku surut.

Ketentuan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada dasarnya menentukan bahwa Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.

Selanjutnya, Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 menentukan:

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip non-retroaktif dalam administrasi pemerintahan tidak bersifat absolut. Akan tetapi, pengecualiannya harus mempunyai dasar yang jelas dan ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Mengapa Asas Non-Retroaktif Penting?

Ada beberapa alasan mengapa asas non-retroaktif mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum.

Pertama, asas non-retroaktif memberikan kepastian hukum. Masyarakat dapat mengetahui konsekuensi hukum dari perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku ketika perbuatan dilakukan.

Kedua, asas non-retroaktif memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Seseorang tidak semestinya dibebani aturan yang belum berlaku ketika dirinya melakukan suatu perbuatan.

Ketiga, asas non-retroaktif membatasi potensi kesewenang-wenangan negara. Tanpa prinsip tersebut, terdapat risiko aturan baru digunakan untuk menghukum atau merugikan seseorang atas tindakan yang pada saat dilakukan belum dilarang atau belum dikenai konsekuensi hukum tertentu.

Keempat, asas non-retroaktif memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hukum harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, kepastian mengenai keberlakuan aturan juga berhubungan dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. UU tersebut mengatur antara lain jenis, hierarki, materi muatan, pembentukan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Apakah Asas Non-Retroaktif Berlaku Mutlak?

Meskipun terdapat larangan penerapan asas non-retroaktif, namun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan pengecualian terhadap asas tersebut. Sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentu saja.

Ketentuan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa perubahan hukum setelah perbuatan terjadi dapat mempunyai konsekuensi terhadap proses hukum. Termasuk apabila aturan baru tidak lagi menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau memberikan ancaman pidana yang lebih ringan.

Demikian juga dalam terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Penjelasan ketentuan Pasal 4 UU HAM menyebutkan:

“Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Jadi, secara umum suatu undang-undang adalah bersifat non-retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut. Contohnya ketentuan-ketentuan Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional dan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM.

Dalam Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan tidak dapat berlaku surut. Namun demikian, terdapat pengecualian antara lain:

  1. Ditentukan lain dalam keputusan
  2. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;
  3. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar
  4. Untuk menghindari terabaikannya hak warga masyarakat

Pengecualian sebagaimana di atas bersifat alternatif. Artinya, untuk menentukan apakah suatu keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua hal-hal tersebut terpenuhi. Namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka suatu keputusan dapat berlaku surut.

Penutup

Asas non-retroaktif adalah asas yang pada dasarnya melarang pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan secara surut. Prinsip ini sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam penggunaan kekuasaan negara.

Dasar konstitusional asas non-retroaktif dapat ditemukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya mengenai hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut.

Dalam hukum pidana, prinsip tersebut tertuan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sedangkan Pasal 3 mengatur konsekuensi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi.

Di sisi lain, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan pengaturan khusus mengenai pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan. Sementara itu, dalam hukum administrasi pemerintahan, pada dasarnya melarang keputusan berlaku surut. Akan tetapi memberikan pengecualian tertentu untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat.


Referensi:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  6. M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 56.
  7. Munawir A.W., Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hlm. 44.

Disclaimer: Artikel ini disusun semata-mata untuk tujuan informasi dan berbagi pengetahuan hukum, bukan merupakan nasihat hukum atau pendapat hukum yang ditujukan untuk perkara tertentu. Penerapan hukum dapat berbeda bergantung pada fakta, keadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh analisis dan pendampingan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda, silakan berkonsultasi dengan advokat.

Penulis

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top