
Dana cadangan pesangon selama ini menjadi salah satu isu penting dalam hubungan industrial di Indonesia. Secara normatif, pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan dalam kondisi tertentu uang pisah.
Dalam praktik, terdapat situasi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, restrukturisasi, kepailitan, atau bahkan berhenti beroperasi. Sehingga, kemampuan perusahaan untuk membayar hak pekerja menjadi persoalan. Akibatnya, pekerja yang secara hukum memiliki hak atas pesangon belum tentu dapat menerima hak tersebut secara cepat dan penuh.
Persoalan tersebut kemudian terakomodir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (“UU 27/2026”). Undang-undang ini berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta mencabut sebagian ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan penting: apa sebenarnya dana cadangan pesangon, siapa yang wajib menyediakannya, bagaimana mekanisme pengelolaannya, dan apakah kewajiban tersebut langsung dapat diterapkan kepada seluruh perusahaan?
Artikel ini membahas persoalan tersebut sekaligus menganalisis konsekuensi hukum dan tantangan implementasi dana pesangon berdasarkan UU 27/2026.
Apa Itu Dana Cadangan Pesangon?
Artikel ini mengutip dari KBBI mengenai dana cadangan yang diartikan sebagai investasi di luar perusahaan yang dapat dipakai di kemudian hari jika dibutuhkan. Sementara pesangon merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Sehingga secara sederhana, dana cadangan pesangon merupakan dana yang disediakan oleh pengusaha untuk memastikan tersedianya sumber pembayaran hak pekerja/buruh ketika terjadi PHK.
Menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU 27/2026 menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh akibat PHK. Dana berdasarkan ketentuan tersebut diarahkan untuk menjadi sumber pembayaran hak pekerja ketika peristiwa PHK benar-benar terjadi.
Dengan demikian, terdapat perubahan pendekatan yang cukup fundamental. Negara tidak hanya mengatur berapa besar hak pekerja ketika PHK terjadi, tetapi juga mulai mengatur ketersediaan sumber dana untuk membayar hak tersebut.
Selama ini, permasalahan pesangon sering kali bersifat “ex post”, yaitu hak pekerja baru menjadi persoalan ketika PHK telah terjadi. Melalui dana cadangan ini, pendekatannya diarahkan menjadi lebih preventif.
Dasar Hukum Dana Cadangan Pesangon
Pengaturan utama mengenai dana cadangan terdapat dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal tersebut pada pokoknya mengatur tujuh hal penting.
Pertama, pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh akibat PHK.
Kedua, tujuan dana cadangan adalah menjamin terpenuhinya hak pekerja/buruh yang mengalami PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan pekerja/buruh belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Ketiga, dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah.
Keempat, kewajiban tersebut dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil.
Kelima, mekanisme lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Keenam, pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon dapat dikenai sanksi administratif.
Ketujuh, tata cara pengenaan sanksi tersebut juga akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Dengan demikian, Pasal 253 bukan sekadar ketentuan deklaratif. Norma tersebut sudah membentuk kewajiban hukum sekaligus membuka kemungkinan adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhinya.
Mengapa Dana Cadangan Pesangon Diperlukan?
Salah satu alasan yang dapat digunakan untuk memahami kebijakan ini adalah persoalan kepastian pembayaran hak pekerja. Dalam hubungan kerja, kewajiban membayar pesangon pada dasarnya baru muncul ketika terjadi PHK berdasarkan alasan tertentu. Masalahnya, perusahaan yang melakukan PHK dapat berada dalam kondisi finansial yang berbeda-beda.
Perusahaan yang sehat secara finansial mungkin tidak mengalami kesulitan ketika harus membayar pesangon. Namun, perusahaan yang melakukan PHK karena kerugian, restrukturisasi, keadaan memaksa, atau bahkan berada dalam kondisi PKPU dan kepailitan dapat menghadapi persoalan likuiditas.
UU 27/2026 sendiri mengatur hak pekerja dalam berbagai alasan PHK. Sebagai contoh, untuk kondisi tertentu, Pasal 232 menetapkan dasar perhitungan uang pesangon berdasarkan masa kerja, mulai dari satu bulan upah sampai dengan sembilan bulan upah, yang kemudian dapat dikalikan berdasarkan alasan PHK sebagaimana diatur dalam ketentuan berikutnya.
Dengan demikian, besarnya kewajiban pesangon dapat menjadi signifikan, khususnya bagi perusahaan yang memiliki jumlah pekerja besar. Dalam konteks inilah dana cadangan pesangon mempunyai fungsi strategis yaitu kewajiban pesangon tidak bergantung pada kondisi kas perusahaan pada saat PHK terjadi.
Dana Cadangan Pesangon Bukan Pesangon Baru
Penting untuk membedakan antara hak pesangon dan dana cadangan pesangon. UU 27/2026 tidak menciptakan konsep bahwa pekerja memperoleh dua kali pesangon. Dana cadangan pada dasarnya merupakan mekanisme pendanaan untuk menjamin pembayaran hak pekerja.
Dengan kata lain, yang berubah adalah mekanisme penyediaan sumber pembayaran, bukan semata-mata penciptaan jenis hak baru bagi pekerja.
Hal ini penting karena terdapat kemungkinan munculnya persepsi bahwa pengusaha harus membayar pesangon kepada pekerja dan sekaligus membayar dana cadangan pesangon sebagai beban yang terpisah.
Konstruksi ketentuan Pasal 253 UU 27/2026 lebih tepat dipahami sebagai mekanisme pendanaan dan perlindungan pembayaran hak pesangon. Bukan sebagai penambahan satu jenis kompensasi baru yang dibayarkan kepada pekerja.
Siapa yang Wajib Menyediakan Cadangan Pesangon?
Secara normatif, subjek yang diwajibkan adalah pengusaha. Namun, UU 27/2026 memberikan pengecualian bagi pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil. Artinya, tidak tepat apabila dana pesangon langsung dipahami sebagai kewajiban identik bagi semua pelaku usaha tanpa melihat klasifikasi usaha.
Pengecualian tersebut dapat dipahami sebagai bentuk upaya pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan kemampuan ekonomi usaha mikro dan kecil.
Jika usaha mikro dan kecil diwajibkan dengan skema pendanaan yang sama seperti perusahaan besar, kebijakan tersebut berpotensi memberikan tekanan yang tidak proporsional terhadap keberlangsungan usaha.
Di sisi lain, pengecualian tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana memastikan perlindungan pekerja pada usaha mikro dan kecil. Ini yang menjadi PR dalam peraturan pelaksanaannya.
Siapa yang Akan Mengelola Dana Cadangan Pesangon?
Ketentuan Pasal 253 ayat (3) UU 27/2026 menyatakan bahwa dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah. Akan tetapi, sampai pertengahan November 2026, pemerintah belum menetapkan secara final lembaga yang akan mengelola dana tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut dana cadangan pesangon akan disetorkan kepada Danantara belum memiliki dasar penetapan resmi.
Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa rincian mengenai cadangan pesangon masih membutuhkan aturan turunan. Mekanisme penyetoran dan besaran kewajiban juga belum ditentukan secara final. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak mengambil kesimpulan terburu-buru mengenai lembaga pengelola dana pesangon.
Berapa Besar Dana yang Harus Disediakan?
Salah satu persoalan terbesar saat ini adalah besaran dana. UU 27/2026 belum menentukan secara rinci berapa persen dari upah atau berapa nominal tertentu yang wajib disisihkan oleh pengusaha. Ketentuan Pasal 253 menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah.
Persoalan besaran dana merupakan salah satu bagian yang paling menentukan keberhasilan sistem ini. Jika kontribusinya terlalu tinggi, perusahaan dapat menghadapi persoalan arus kas dan peningkatan biaya tenaga kerja. Hal tersebut menjadi sangat relevan bagi industri padat karya yang memiliki jumlah pekerja besar.
Sebaliknya, jika kontribusinya terlalu rendah, tujuan utama dana cadangan pesangon untuk memberikan kepastian pembayaran kepada pekerja berpotensi tidak tercapai.
Karena itu, formulasi kontribusi seharusnya mempertimbangkan setidaknya jumlah pekerja, masa kerja, tingkat upah, profil risiko PHK, kemampuan perusahaan, serta karakteristik sektor usaha.
Apakah Dana Cadangan Pesangon Akan Membebani Pengusaha?
Kekhawatiran tersebut cukup beralasan. Sejumlah kalangan dunia usaha telah menyoroti kemungkinan pengaruh dana cadangan pesangon. Hal ini berdampak terhadap likuiditas, modal kerja, dan kemampuan investasi Perusahaan.
Secara ekonomi, kewajiban menyisihkan dana memang berpotensi mengurangi fleksibilitas cash flow perusahaan. Namun, persoalannya tidak sesederhana mengatakan bahwa dana cadangan pesangon hanya merupakan “beban tambahan”.
Dari perspektif manajemen risiko, dana tersebut justru dapat menjadi instrumen untuk mengubah risiko pembayaran pesangon yang bersifat besar dan tidak terduga menjadi kewajiban pendanaan yang lebih terencana.
Misalnya, perusahaan dengan 1.000 pekerja tentu menghadapi potensi kewajiban pesangon yang jauh lebih besar daripada perusahaan dengan 20 pekerja. Apabila perusahaan tidak melakukan perencanaan dana pesangon, PHK massal dapat menciptakan tekanan keuangan yang sangat besar.
Dengan demikian, dana cadangan pesangon dapat dipandang sebagai bentuk risk pooling atau financial risk management dalam hubungan industrial.
Sanksi Bagi Pengusaha yang Tidak Menyediakan Dana Cadangan Pesangon
Menurut ketentuan Pasal 253 ayat (6) UU 27/2026 mengatur bahwa pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
- pembatasan kegiatan usaha;
- penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
- pencabutan perizinan berusaha.
Tata cara penerapan sanksi tersebut masih harus diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Sanksi administratif tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan dana cadangan pesangon sebagai kewajiban yang bersifat serius, bukan sekadar imbauan. Namun, penerapan sanksi juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas.
Tidak semua pelanggaran administrasi semestinya langsung berujung pada pembatasan kegiatan usaha atau pencabutan perizinan. Peraturan pelaksana perlu memberikan tahapan, mekanisme pemeriksaan, kesempatan memperbaiki pelanggaran, serta prosedur keberatan atau upaya hukum yang jelas.
Tantangan Implementasi Dana Cadangan Pesangon
Menurut analisis penulis, terdapat setidaknya lima persoalan yang perlu diperhatikan dalam implementasi dana cadangan pesangon.
1. Menentukan Besaran Kontribusi
Pemerintah perlu menentukan formula yang adil. Jangan sampai perusahaan terbebani terlalu berat, tetapi juga jangan sampai dana yang tersedia tidak memadai untuk membayar hak pekerja.
2. Menentukan Lembaga Pengelola
Lembaga pemerintah yang ditunjuk harus memiliki tata kelola yang kuat, transparan, profesional, dan dapat diaudit.
Sampai saat ini belum terdapat keputusan final mengenai lembaga pemerintah yang akan menjadi pengelola.
3. Menentukan Mekanisme Pencairan
Peraturan Pemerintah harus menjawab pertanyaan praktis: kapan pekerja dapat mengajukan klaim, dokumen apa yang diperlukan, siapa yang melakukan verifikasi, dan berapa lama pembayaran dilakukan.
4. Menentukan Hubungan dengan Program Pensiun
Pasal 253 secara khusus menghubungkan tujuan dana cadangan dengan pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Karena itu, perlu ada batasan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antara dana cadangan pesangon dengan program pensiun atau instrumen perlindungan sosial lainnya.
5. Menjamin Transparansi
Karena dana akan dikelola oleh lembaga pemerintah, sistem pelaporan dan pengawasannya harus kuat. Pekerja dan pengusaha seharusnya dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai jumlah dana, tata kelola, kontribusi, dan mekanisme pembayaran.
Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan Saat Ini?
Meskipun mekanisme teknis belum selesai, perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai Peraturan Pemerintah diterbitkan untuk mulai melakukan persiapan.
Perusahaan dapat melakukan audit internal kewajiban pesangon, antara lain dengan mendata jumlah pekerja, masa kerja, struktur upah, status hubungan kerja, potensi PHK, serta kewajiban pesangon berdasarkan UU 27/2026.
Perusahaan juga sebaiknya melakukan simulasi terhadap kemungkinan kewajiban pesangon. Langkah tersebut penting karena ketika mekanisme dana cadangan pesangon mulai diterapkan, perusahaan yang telah memiliki data ketenagakerjaan yang rapi akan lebih mudah melakukan penyesuaian.
Penutup
Dana cadangan pesangon merupakan salah satu terobosan penting dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Ketentuan Pasal 253 mewajibkan pengusaha menyediakan dana sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh akibat PHK. Dana tersebut ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja, dikelola oleh lembaga pemerintah, dan kewajibannya dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
Pengaturan ini pada dasarnya memperkuat pendekatan preventif dalam perlindungan ketenagakerjaan. Negara tidak hanya menetapkan hak pesangon, tetapi juga mulai membangun mekanisme agar terdapat sumber dana untuk memenuhi hak tersebut.
Namun, sampai November 2026, berbagai aspek penting masih menunggu Peraturan Pemerintah, termasuk mekanisme penyediaan dana, besaran kontribusi, lembaga pengelola, mekanisme pencairan, tata kelola, dan penerapan sanksi. Pemerintah juga belum menetapkan secara resmi lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
Disclaimer: Artikel ini disusun semata-mata untuk tujuan informasi dan berbagi pengetahuan hukum, bukan merupakan nasihat hukum atau pendapat hukum yang ditujukan untuk perkara tertentu. Penerapan hukum dapat berbeda bergantung pada fakta, keadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh analisis dan pendampingan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda, silakan berkonsultasi dengan advokat.


