
Bisakah mencabut gugatan TUN? Pertanyaan ini cukup sering muncul ketika seseorang atau badan hukum perdata yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kemudian mempertimbangkan untuk menghentikan perkara tersebut.
Dalam praktiknya, penggugat memang dapat mencabut gugatan TUN. Namun, pencabutan gugatan tidak selalu dapat dilakukan secara bebas pada setiap tahap persidangan. Ada aturan khusus yang harus diperhatikan, terutama mengenai apakah Tergugat sudah memberikan jawaban atau belum.
Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Isu mengenai mencabut gugatan TUN kembali menjadi perhatian publik dalam perkara yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka di PTUN Jakarta. Dalam perkara tersebut, kuasa hukum penggugat mengajukan pencabutan gugatan setelah objek yang disengketakan dinyatakan batal dan kemudian dicabut oleh pejabat yang berwenang.
Lantas, bisakah mencabut gugatan TUN dan bagaimana cara mencabut gugatan TUN? Berikut penjelasannya.
Apa yang Dimaksud dengan Gugatan TUN?
Sebelum membahas mencabut gugatan TUN, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1986, gugatan merupakan permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan.
Sementara itu, sengketa Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
Dengan demikian, gugatan TUN pada prinsipnya digunakan untuk menguji atau meminta perlindungan hukum terhadap tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan yang dianggap merugikan kepentingan hukum seseorang atau badan hukum perdata.
Dalam prosesnya, tidak tertutup kemungkinan penggugat kemudian berubah pikiran dan tidak lagi ingin melanjutkan perkara. Di sinilah mekanisme pencabutan gugatan TUN menjadi relevan.
Bisakah Mencabut Gugatan TUN?
Ya, gugatan TUN dapat dicabut. Namun, pencabutan gugatan TUN memiliki aturan yang berbeda tergantung pada tahapan pemeriksaan perkara.
Ketentuan utamanya terdapat dalam Pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 76 ayat (1) UU Peratun pada pokoknya memberikan hak kepada penggugat untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.
Artinya, apabila Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan, penggugat dapat mengajukan permohonan pencabutan gugatan tanpa memerlukan persetujuan Tergugat. Berbeda halnya apabila Tergugat sudah memberikan jawaban.
Ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Peratun menentukan bahwa apabila Tergugat sudah memberikan jawaban, pencabutan gugatan oleh penggugat hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan apabila disetujui oleh Tergugat. Dengan demikian, terdapat dua kondisi utama:
- Tergugat belum memberikan jawaban: gugatan dapat dicabut oleh penggugat tanpa persetujuan Tergugat.
- Tergugat sudah memberikan jawaban: pencabutan membutuhkan persetujuan Tergugat.
Ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa hak penggugat untuk mencabut gugatan tidak bersifat mutlak pada seluruh tahapan persidangan.
Dasar Hukum Mencabut Gugatan TUN
Dasar hukum utama mengenai cara mencabut gugatan TUN adalah:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986; dan
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986.
UU Nomor 51 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua terhadap UU Peratun dan masih berstatus berlaku.
Yang menarik, ketentuan mengenai mencabut gugatan TUN pada Pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 1986 tetap menjadi dasar penting dalam praktik peradilan PTUN setelah adanya perubahan melalui UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009.
Bagaimana Cara Mencabut Gugatan TUN?
Secara sederhana, cara mencabut gugatan TUN dilakukan dengan mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Permohonan tersebut pada umumnya disampaikan secara tertulis melalui kuasa hukum atau penggugat, kemudian disampaikan dalam proses persidangan. Langkahnya dapat digambarkan sebagai berikut.
1. Periksa Tahapan Persidangan
Hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah Tergugat sudah memberikan jawaban atau belum. Ini merupakan faktor yang sangat penting karena menentukan apakah persetujuan Tergugat diperlukan.
Apabila Tergugat belum memberikan jawaban, Pasal 76 ayat (1) UU Peratun memberikan ruang bagi penggugat untuk mencabut gugatan. Sebaliknya, apabila jawaban Tergugat sudah diberikan, penggugat harus memperoleh persetujuan Tergugat agar pencabutan dapat dikabulkan.
2. Ajukan Permohonan Pencabutan
Penggugat kemudian mengajukan surat permohonan mencabut gugatan TUN kepada pengadilan yang memeriksa perkara.
Dalam surat tersebut dapat dijelaskan identitas perkara, alasan pencabutan, serta permohonan kepada majelis hakim agar pencabutan gugatan dikabulkan.
Alasan pencabutan sebenarnya dapat beragam. Misalnya, penggugat telah mencapai penyelesaian dengan Tergugat, objek sengketa sudah tidak ada, keputusan yang disengketakan telah dicabut oleh pejabat yang bersangkutan, atau terdapat pertimbangan hukum lain yang menyebabkan penggugat tidak lagi berkepentingan melanjutkan perkara.
3. Pencabutan Dibahas dalam Persidangan
Permohonan pencabutan tidak otomatis berarti perkara langsung berakhir. Pengadilan tetap perlu mempertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Dalam perkara tertentu, terutama apabila Tergugat sudah memberikan jawaban, sikap Tergugat menjadi penting karena ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Peratun mensyaratkan persetujuan Tergugat.
Praktik peradilan menunjukkan bahwa ketika pencabutan dikabulkan, pengadilan dapat memerintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
4. Pengadilan Menetapkan Pencabutan
Apabila persyaratan hukum terpenuhi, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan. Konsekuensinya, pemeriksaan perkara berakhir dan perkara tersebut tidak lagi dilanjutkan pada pokok sengketanya.
Dalam praktiknya, biaya perkara juga dapat dibebankan kepada penggugat sebagai akibat dari pencabutan gugatan.
Bagaimana Jika Tergugat Tidak Menyetujui Pencabutan?
Ini merupakan bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang beranggapan bahwa karena penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara, maka penggugat bebas menghentikan perkara kapan saja.
Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar dalam hukum acara PTUN. Jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan Tergugat.
Artinya, apabila Tergugat tidak menyetujui pencabutan, penggugat tidak dapat menganggap perkara otomatis berakhir hanya karena telah mengajukan surat pencabutan.
Dalam kondisi demikian, perkara dapat tetap berlanjut dan majelis hakim akan menentukan proses selanjutnya sesuai hukum acara. Karena itu, waktu mengajukan pencabutan gugatan TUN sangat penting. Semakin awal pencabutan dilakukan, semakin sederhana persoalan proseduralnya.
Bagaimana Jika Objek Sengketa Sudah Tidak Ada?
Persoalan menjadi lebih menarik apabila mencabut gugatan TUN bukan semata-mata karena penggugat berubah pikiran, tetapi karena objek sengketa sudah tidak ada atau sudah dicabut.
Dalam kondisi demikian, perlu dibedakan antara pencabutan gugatan oleh penggugat, dan hilangnya objek sengketa. Keduanya merupakan konsep yang berbeda.
Pencabutan gugatan merupakan tindakan dari penggugat untuk menghentikan perkara. Sementara hilangnya objek sengketa berkaitan dengan keadaan hukum dari objek yang disengketakan.
Dalam keadaan tertentu, hilangnya objek sengketa dapat memengaruhi bagaimana majelis hakim menyelesaikan perkara. Hal tersebut terlihat dalam perkara PTUN Jakarta yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka.
Menurut pemberitaan CNN Indonesia, kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa objek perkara sudah tidak ada setelah surat keterangan tersebut dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan kemudian dicabut oleh pihak kementerian. Atas dasar itu, penggugat mengajukan pencabutan gugatan.
Namun, pada akhirnya PTUN Jakarta menyatakan gugatan tersebut gugur, bukan semata-mata menetapkan pencabutan gugatan sebagaimana yang dimohonkan penggugat. Pengadilan juga membebankan biaya perkara kepada penggugat.
Hal ini memberikan pelajaran penting: mengajukan permohonan pencabutan tidak selalu identik dengan pengadilan akan mengabulkan pencabutan tersebut dalam bentuk penetapan pencabutan.
Majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk menentukan konsekuensi hukum berdasarkan keadaan konkret perkara dan hukum acara yang berlaku.
Kasus Pencabutan GugatanTUN Terkait Suket Gibran
Perkara ini menjadi contoh aktual mengenai persoalan pencabutan gugatan TUN.
PT Mercy Toga Kirana tercatat sebagai penggugat, sedangkan pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Petitum perkara tersebut pada pokoknya meminta agar PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 mengenai penyetaraan ijazah.
Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan dalam perkara lain yang berkaitan dengan objek yang sama. Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar perkembangan hukum terhadap objek sengketa dalam perkara Mercy.
Pada persidangan 12 November 2026, kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa objek sengketa sudah dibatalkan dan dicabut sehingga tidak lagi terdapat objek yang perlu disengketakan. Namun, pihak Tergugat Intervensi tidak sepakat perkara dihentikan begitu saja dan meminta persidangan dilanjutkan.
Pada akhirnya, PTUN Jakarta menyatakan gugatan gugur dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan bisakah gugatan TUN dicabut tidak dapat dijawab hanya dengan “bisa”. Jawaban yang lebih tepat adalah bisa, tetapi harus melihat tahapan pemeriksaan dan keadaan hukum perkara tersebut.
Apakah Pencabutan Gugatan Sama dengan Gugatan Ditolak?
Tidak. Pencabutan gugatan berbeda dengan putusan yang menyatakan gugatan ditolak. Jika gugatan dicabut dan pencabutan tersebut dikabulkan, pada prinsipnya perkara berakhir karena penggugat menarik kembali gugatannya.
Sementara gugatan ditolak berarti pengadilan telah memeriksa dan memberikan penilaian terhadap pokok perkara, kemudian menyatakan tuntutan penggugat tidak beralasan atau tidak dapat dikabulkan.
UU Peratun sendiri mengenal beberapa bentuk putusan, antara lain gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur sebagaimana tercermin dalam Pasal 97 ayat (7). Karena itu, istilah-istilah tersebut tidak boleh dicampuradukkan.
Apa Akibat Hukum Mencabut Gugatan TUN?
Pencabutan gugatan yang dikabulkan pada dasarnya mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara tersebut. Dalam praktik pengadilan, perkara kemudian dapat diperintahkan untuk dicoret dari register perkara. Namun, penggugat juga perlu memperhatikan konsekuensi biaya perkara.
Pencabutan gugatan bukan berarti seluruh biaya yang sudah dikeluarkan selama proses otomatis kembali. Bahkan dalam beberapa penetapan PTUN, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan.
Selain itu, apabila penggugat kemudian ingin mengajukan gugatan baru terhadap objek atau keputusan yang sama, perlu dilakukan analisis tersendiri mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, kedudukan hukum, upaya administratif, serta ketentuan hukum acara lainnya. Karena itu, pencabutan gugatan sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru.
Kesimpulan
Bisakah mencabut gugatan TUN? Jawabannya adalah bisa. Namun, pencabutan gugatan TUN memiliki mekanisme yang secara khusus diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009.
Jika Tergugat belum memberikan jawaban, penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa memerlukan persetujuan Tergugat. Sebaliknya, apabila Tergugat sudah memberikan jawaban, pencabutan gugatan hanya dapat dikabulkan apabila mendapatkan persetujuan Tergugat.
Dengan demikian, sebelum mengajukan pencabutan gugatan TUN, penggugat harus terlebih dahulu melihat tahapan pemeriksaan perkara.
Kasus gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran juga memperlihatkan bahwa antara pencabutan gugatan, gugatan gugur, dan hilangnya objek sengketa merupakan persoalan yang berbeda secara hukum. Dalam perkara tersebut, meskipun kuasa hukum penggugat mengajukan pencabutan karena objek sengketa dinilai sudah tidak ada, PTUN Jakarta pada akhirnya menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan gugur.
Oleh karena itu, cara mencabut gugatan TUN tidak cukup hanya dengan membuat surat pencabutan. Tahap pemeriksaan, jawaban Tergugat, sikap pihak-pihak yang berkepentingan, keadaan objek sengketa, serta pertimbangan majelis hakim harus diperhatikan secara menyeluruh.
Bagi masyarakat atau badan hukum yang sedang berperkara di PTUN, pencabutan gugatan sebaiknya dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh analisis hukum yang memadai. Kesalahan mengambil langkah pada tahap ini dapat menimbulkan konsekuensi terhadap strategi perkara maupun kemungkinan mengajukan gugatan kembali.
Disclaimer: Artikel ini disusun semata-mata untuk tujuan informasi dan berbagi pengetahuan hukum, bukan merupakan nasihat hukum atau pendapat hukum yang ditujukan untuk perkara tertentu. Penerapan hukum dapat berbeda bergantung pada fakta, keadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh analisis dan pendampingan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda, silakan berkonsultasi dengan advokat.