Regulasi Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

Pendahuluan

Sektor regulasi pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki kompleksitas hukum paling tinggi di Indonesia. Di balik nilai ekonomis sumber daya alam yang besar, terdapat konstruksi regulasi yang berlapis, dinamis, dan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, kebutuhan investasi, serta tuntutan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.

Dalam praktiknya, memahami hukum pertambangan tidak cukup hanya dengan membaca Undang-undang Minerba, melainkan memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap berbagai peraturan pelaksana, kebijakan sektoral, hingga ketentuan teknis yang mengatur setiap tahapan kegiatan pertambangan.

Persoalan mendasar yang kerap muncul adalah banyaknya regulasi yang saling berkaitan, perubahan norma hukum yang berlangsung secara berkelanjutan, serta potensi tumpang tindih pengaturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun pemangku kepentingan lainnya.

Penguasaan terhadap regulasi pertambangan menjadi kebutuhan strategis, bukan hanya bagi perusahaan pemegang izin, tetapi juga bagi direksi, komisaris, investor, konsultan, advokat, serta pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Regulasi Pertambangan Mineral dan Batubara

Artikel ini disusun untuk memberikan inventarisasi terhadap regulasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, mulai dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga berbagai ketentuan teknis dan kebijakan sektoral yang relevan.

Inventarisasi ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dalam menelusuri kerangka hukum pertambangan, memahami hubungan antarperaturan, serta mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Dasar Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

Sementara itu, Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 juga mengakui peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat, termasuk Menteri, sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian, Peraturan Menteri ESDM tidak tercantum secara eksplisit dalam daftar Pasal 7, tetapi tetap memiliki kedudukan hukum yang diakui berdasarkan Pasal 8.

Regulasi Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan undang-undang induk sektor Minerba. Statusnya masih berlaku, tetapi harus dibaca dalam bentuk yang telah diubah beberapa kali. Download di sini.

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU ini mengubah sejumlah ketentuan fundamental, termasuk kewenangan pengelolaan Minerba, perizinan, wilayah pertambangan, dan pengawasan.  Download di sini.

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja ini relevan karena perubahan melalui rezim Cipta Kerja turut memengaruhi sistem perizinan dan pengusahaan pertambangan. Download di sini.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini berlaku sejak 19 Maret 2025 dan mengatur antara lain:

• Pemberian WIUP secara prioritas kepada kategori badan usaha tertentu, termasuk koperasi dan badan usaha kecil/menengah.
• Pemberian WIUP/WIUPK untuk kepentingan perguruan tinggi.
• Penyesuaian ketentuan akibat putusan Mahkamah Konstitusi.
• Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pertambangan.

Download di sini.  

Kesimpulan mengenai UU Minerba

Untuk rujukan utama yang digunakan dalam UU Minerba adalah: UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, UU Nomor 6 Tahun 2023, dan UU Nomor 2 Tahun 2025.

Jangan menggunakan UU Nomor 4 Tahun 2009 dalam bentuk naskah asli tanpa memperhatikan perubahan-perubahannya.

Peraturan Pemerintah (PP) Sektor Minerba

Di samping UU, regulasi pertambangan berikutnya adalah peraturan pemerintah. PP ini yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

1. PP Nomor 96 Tahun 2021

PP Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ini merupakan PP utama yang mengatur pelaksanaan UU Minerba.

Materi pentingnya antara lain:

• Rencana pengelolaan Minerba nasional.
• WIUP, WIUPK, IUP, IUPK, IPR dan SIPB.
• Perizinan dan persyaratan usaha pertambangan.
• IUPK kelanjutan operasi kontrak/perjanjian.
• Usaha jasa pertambangan.
• Divestasi saham.
• RKAB dan laporan kegiatan.
• Pengendalian produksi dan penjualan.
• Peningkatan nilai tambah.
• Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
• Sanksi administratif.

Status: berlaku, dengan perubahan melalui PP 25/2024 dan PP 39/2025. Download di sini.

2. PP Nomor 25 Tahun 2024

PP Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 ini mengubah ketentuan tertentu mengenai pelaksanaan usaha pertambangan, termasuk jangka waktu operasi produksi dan sejumlah pengaturan perizinan. Download di sini.

3. PP Nomor 39 Tahun 2025

PP Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 ini merupakan perubahan penting setelah UU Nomor 2 Tahun 2025. PP ini mengubah ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan mencabut sebagian pengaturan prioritas WIUP/WIUPK yang sebelumnya terdapat dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2023 dan Perpres Nomor 76 Tahun 2024. Download di sini. 

4. PP Nomor 78 Tahun 2010

PP Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. PP ini mengatur kewajiban reklamasi dan pascatambang, termasuk perencanaan, pelaksanaan, serta jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Status: berlaku. Download di sini.

Catatan: Dalam pemeriksaan kewajiban reklamasi, PP Nomor 78 Tahun 2010 perlu dibaca bersama peraturan pelaksana ESDM dan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku.

Peraturan Presiden (Perpres) Sektor Minerba

Peraturan Presiden yang relevan dan berlaku meliputi:

1. Perpres Nomor 55 Tahun 2022

Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perpres ini mengatur kewenangan yang didelegasikan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pendanaan.

Download di sini.

2. Perpres Nomor 169 Tahun 2024

Perpres Nomor 169 Tahun 2024 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perpres ini yang menjadi dasar kelembagaan dan organisasi Kementerian ESDM.

Download di sini.

3. Perpres Nomor 94 Tahun 2025

Perpres Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara.

Perpres ini mengatur integrasi layanan digital dari kegiatan hulu sampai hilir, termasuk proses pengajuan, pemrosesan, dan keputusan layanan Minerba.

Download di sini.

4. Perpres Nomor 39 Tahun 2025

Perpres Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Download di sini.

Catatan Perpres yang perlu diperhatikan

Perpres 70 Tahun 2023 dan Perpres 76 Tahun 2024 tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi tidak boleh dipakai begitu saja sebagai dasar pemberian WIUP prioritas. Ketentuan tertentu mengenai prioritas WIUP/WIUPK dan penerbitan IUP/IUPK dalam kedua Perpres tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui PP 39 Tahun 2025.

Peraturan Menteri ESDM Sektor Minerba

Berikut daftar regulasi teknis yang penting untuk operasional perusahaan pertambangan.

A. Peraturan Mengenai Pengusahaan dan Perizinan

B. Peraturan Mengenai RKAB dan Pelaporan

Untuk perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi, kedua regulasi ini wajib menjadi rujukan utama penyusunan RKAB dan laporan kegiatan.

C. Peraturan Mengenai Kaidah Pertambangan yang Baik

Permen ESDM 26/2018 merupakan regulasi penting yang mengatur pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) serta pengawasan kegiatan pertambangan.

Materinya berkaitan dengan:

• Teknis pertambangan.
• Keselamatan pertambangan.
• Pengelolaan lingkungan pertambangan.
• Konservasi Minerba.
• Pengawasan kegiatan usaha pertambangan.

D. Peraturan Mengenai Reklamasi dan Pascatambang

Peraturan Sektoral Lain yang Wajib Diperhatikan

Regulasi Minerba tidak berdiri sendiri. Dalam praktik hukum pertambangan, perusahaan juga wajib memperhatikan peraturan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pertanahan, perpajakan, ketenagakerjaan, dan administrasi badan usaha.

Berikut daftar regulasi lintas sektor yang relevan.

A. Lingkungan hidup

Relevansi: AMDAL, persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah, air, udara, pemantauan lingkungan, dan sanksi lingkungan.

B. Kehutanan

Relevansi: penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, kewajiban kehutanan, serta penegakan hukum kehutanan.

C. Pertanahan dan Tata Ruang

Relevansi: penguasaan tanah, kesesuaian tata ruang, hak atas tanah, penyelesaian konflik lahan, dan akses kegiatan pertambangan.

D. Perizinan Berusaha dan OSS

E. Penerimaan Negara dan Perpajakan

Perusahaan pertambangan juga wajib memperhatikan penerimaan negara dan perpajakan. Berikut ini beberapa regulasi yang dapat dibaca:

Peraturan di Bawah Peraturan Menteri

Dalam praktik pertambangan, peraturan yang lebih rendah atau ketentuan teknis pelaksanaan tidak hanya berupa Peraturan Menteri.

1. Keputusan Menteri ESDM (Kepmen)

Kepmen dapat memuat pedoman teknis, penetapan, atau keputusan administratif yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pertambangan.

Contoh:

Perlu dibedakan antara Kepmen yang bersifat pengaturan umum dan Kepmen yang bersifat keputusan individual atau penetapan konkret.

2. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan, terdapat pula keputusan Dirjen Minerba yang berkaitan dengan:

• Pedoman teknis.
• Format laporan.
• Tata cara evaluasi teknis.
• Petunjuk pelaksanaan pengawasan.
• Persyaratan administratif sistem pelayanan.
• Pedoman pelaksanaan kewajiban tertentu.

Keputusan Dirjen tidak otomatis merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum. Keberlakuannya harus diperiksa berdasarkan kewenangan pembentuk, materi, dasar hukum, serta sifat keputusan.

3. Surat edaran dan petunjuk teknis

Surat edaran, petunjuk teknis, pedoman sistem, dan instruksi administratif juga dapat ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan Minerba.

Namun, surat edaran tidak dapat diperlakukan setara dengan undang-undang, PP, Perpres, atau Permen. Surat edaran pada dasarnya merupakan instrumen administratif atau penjelasan kebijakan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah

Pada tingkat daerah, regulasi yang relevan dengan pertambangan antara lain:

Perlu diperhatikan bahwa kewenangan pemberian izin pertambangan telah mengalami perubahan besar melalui UU 3/2020 dan Perpres 55/2022. Oleh karena itu, Perda atau Peraturan Kepala Daerah tidak dapat digunakan untuk memberikan kewenangan perizinan Minerba yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah.

Penutup

Status regulasi di atas disusun berdasarkan sumber resmi yang berhasil diverifikasi hingga 9 November 2026. Untuk inventarisasi yang benar-benar lengkap, masih perlu pemeriksaan peraturan sektoral lainnya, peraturan perubahan, keputusan teknis, dan peraturan daerah yang relevan dengan lokasi serta jenis kegiatan tambang.

Berikut saya rangkum sebagai daftar prioritas regulasi yang sebaiknya dimasukkan dalam database hukum perusahaan pertambangan.

Disclaimer: Artikel ini disusun semata-mata untuk tujuan informasi dan berbagi pengetahuan hukum, bukan merupakan nasihat hukum atau pendapat hukum yang ditujukan untuk perkara tertentu. Penerapan hukum dapat berbeda bergantung pada fakta, keadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh analisis dan pendampingan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda, silakan berkonsultasi dengan advokat.