Artikel ini membahas tentang larangan PNS. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena menjalankan tugas yang berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat, PNS tidak hanya dituntut melaksanakan kewajiban kedinasan, tetapi juga wajib menghindari berbagai perbuatan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Larangan PNS yang Wajib Diketahui: 14 Perbuatan yang Dapat Berujung Hukuman Disiplin
Ketentuan mengenai larangan PNS secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 94 Tahun 2021). Peraturan tersebut masih berlaku dan mengatur kewajiban, larangan, hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman, serta mekanisme upaya administratif bagi PNS yang dikenai hukuman disiplin.
Di sisi lain, pengaturan tersebut perlu dibaca dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 20 Tahun 2023), yang menegaskan bahwa ASN harus profesional, akuntabel, netral, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Apa itu Larangan PNS
Larangan menurut KBBI berupa:
- perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan: pemerintah mengeluarkan ~ mengirim emas ke luar negeri.
- sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci: tabuh ~
- sesuatu yang terlarang karena kekecualian: barang ~ ini tidak boleh dimiliki sebarang orang
Dasar Hukum Larangan PNS
PP Nomor 94 Tahun 2021 menjadi dasar utama dalam memahami larangan PNS. Ketentuan Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021 memuat sejumlah perbuatan yang dilarang bagi PNS. Ketentuan tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan internal kepegawaian, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas aparatur negara.
Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap larangan PNS dapat berakibat pada dijatuhkannya hukuman disiplin. Jenis dan tingkat hukuman disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta sifat dan dampak pelanggaran.
14 Larangan PNS yang Tidak Boleh Dilanggar
Berikut beberapa larangan PNS yang penting untuk dipahami.
1. Menyalahgunakan Wewenang
PNS dilarang menyalahgunakan wewenang yang melekat pada jabatannya. Penyalahgunaan wewenang antara lain dapat berupa melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang[1].
Larangan ini penting karena kewenangan yang dimiliki PNS pada dasarnya diberikan untuk menjalankan tugas pemerintahan, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun pihak tertentu. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi apabila seseorang menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.
Sebagai contoh seorang PNS mengeluarkan surat berbentuk keputusan sehingga merugikan warga masyarakat. Padahal, PNS tersebut tidak diberikan wewenang untuk menerbitkan surat keputusan dimaksud. Hal bisa dikatakan sebagai tindakan melampaui wewenang
2. Menjadi Perantara untuk Kepentingan Pribadi
Larangan PNS berikutnya adalah menjadi perantara untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga memiliki konflik kepentingan dengan jabatan.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah jabatan dan jaringan kekuasaan dalam pemerintahan digunakan sebagai sarana memperoleh keuntungan.
3. Menjadi Pegawai atau Bekerja untuk Negara Lain
PNS dilarang menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. Larangan ini berkaitan erat dengan prinsip loyalitas PNS kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Status sebagai PNS membawa konsekuensi berupa kewajiban untuk mengutamakan kepentingan negara dan melaksanakan tugas pemerintahan sesuai ketentuan hukum.
4. Bekerja pada Organisasi Internasional Tanpa Penugasan
PNS juga dilarang bekerja pada organisasi atau lembaga internasional tanpa izin atau penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Dengan demikian, bukan berarti seorang PNS sama sekali tidak dapat menjalankan tugas pada organisasi internasional. Penugasan dapat dilakukan sepanjang terdapat dasar dan kewenangan yang sah.
5. Bekerja pada Perusahaan atau Lembaga Asing Tanpa Penugasan
Selain organisasi internasional, PNS dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali apabila mendapatkan penugasan dari pejabat yang berwenang.
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga independensi dan loyalitas PNS dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Artinya, pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan penugasan pejabat yang berwenang.
6. Memiliki, Menjual, Menggadaikan, Menyewakan, atau Meminjamkan Barang Milik Negara Secara Tidak Sah
Larangan PNS lainnya berkaitan dengan barang milik negara. PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
Larangan ini menegaskan bahwa penguasaan terhadap aset negara tidak memberikan hak pribadi kepada PNS untuk memperlakukan aset tersebut secara bebas. Setiap tindakan terhadap barang milik negara harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang ditentukan.
7. Melakukan Pungutan di Luar Ketentuan
PNS dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan. Pungutan yang dimaksud dapat berupa pengenaan biaya yang tidak semestinya atau penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh uang, barang, atau bentuk keuntungan lainnya bagi kepentingan pribadi ataupun pihak lain.
Larangan ini sangat penting dalam pelayanan publik karena masyarakat berhak memperoleh pelayanan pemerintahan secara transparan dan sesuai standar yang ditentukan.
8. Melakukan Kegiatan yang Merugikan Negara
PNS dilarang melakukan kegiatan yang dapat merugikan negara, baik dilakukan sendiri maupun bersama atasan, bawahan, rekan kerja, atau pihak lain.
Perbuatan tersebut menjadi semakin serius apabila dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, kelompok, atau pihak tertentu dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Materi lampiran menempatkan perbuatan tersebut sebagai salah satu bentuk utama larangan PNS.
9. Bertindak Sewenang-wenang Terhadap Bawahan
Larangan tidak hanya berlaku terhadap hubungan PNS dengan masyarakat, tetapi juga dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
Atasan PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Setiap tindakan dalam hubungan kedinasan harus memiliki dasar kewenangan serta dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan.
10. Menghalangi Berjalannya Tugas Kedinasan
PNS dilarang melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas kedinasan.
Tugas kedinasan merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan PNS sehingga pelaksanaannya tidak boleh diganggu oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Larangan tersebut berkaitan erat dengan kewajiban PNS untuk melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
11. Menerima Hadiah yang Berkaitan dengan Jabatan
Salah satu larangan PNS yang perlu mendapat perhatian serius adalah menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.
PNS dilarang menerima hadiah apabila mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban kedinasan.
Larangan tersebut memiliki hubungan erat dengan prinsip integritas dan pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Meminta Sesuatu yang Berkaitan dengan Jabatan
Tidak hanya menerima, PNS juga dilarang meminta sesuatu yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.
Larangan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan posisi dapat terjadi bukan hanya melalui penerimaan keuntungan, tetapi juga melalui permintaan keuntungan dengan memanfaatkan jabatan.
13. Melakukan Tindakan yang Merugikan Pihak yang Dilayani
PNS dilarang melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
Dalam konteks pelayanan publik, PNS harus menjalankan kewenangannya secara profesional dan tidak menggunakan jabatan untuk mempersulit, menghambat, atau merugikan masyarakat. Ketentuan ini sejalan dengan orientasi ASN yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan akuntabel.
14. Memberikan Dukungan terhadap Politik Praktis
Larangan PNS yang terakhir adalah memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara[2]:
Ikut Kampanye
PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
Menjadi Peserta Kampanye dengan Menggunakan Atribut Partai atau Atribut PNS.
Apa yang dimaksud dengan “menggunakan atribut partai?” Menurut penjelasannya, adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar partai politik, calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam masa kampanye.
Sementara yang dimaksud dengan “menggunakan atribut PNS” adalah menggunakan seragam Korpri, seragam dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain.
Sebagai Peserta Kampanye dengan Mengerahkan PNS Lain.
Apa yang dimaksud “peserta kampanye?” Maksudnya adalah PNS bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain.
- Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
- Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
Ketentuan tersebut semakin relevan setelah UU Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan asas netralitas sebagai salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. ASN juga dituntut bebas dari intervensi politik.
Sanksi Bagi PNS yang Melanggar Larangan PNS
Pelanggaran terhadap larangan PNS dapat berujung pada hukuman disiplin. Hukuman disiplin PNS menurut Pasal PP 94 Tahun 2021 terdiri dari:
- Tingkat Ringan[3]
Hukuman disiplin tingkat ringan antara lain:
- teguran lisan.
- teguran tertulis.
- pernyataan tidak puas secara tertulis.
- Tingkat Sedang[4]
Hukuman disiplin tingkat sedang mencakup:
- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- Tingkat Berat[5]
Hukuman disiplin tingkat berat berupa:
- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.
- pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Dalam pelaksanaannya, ketentuan PP 94/2021 dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021. Peraturan tersebut berstatus berlaku dan menjadi salah satu pedoman dalam penerapan disiplin PNS.
Jadi, Sudah Tahu Kan Apa Saja Larangan PNS
Memahami larangan PNS bukan sekadar persoalan mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lebih dari itu, larangan tersebut merupakan instrumen untuk memastikan setiap PNS menjalankan jabatan secara profesional, berintegritas, netral, dan bertanggung jawab.
Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, kewenangan yang diberikan kepada PNS pada hakikatnya merupakan kewenangan untuk menjalankan fungsi negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun pihak tertentu.
Dengan masih berlakunya PP Nomor 94 Tahun 2021 serta hadirnya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, setiap PNS perlu memahami batas-batas perilaku yang diperbolehkan dalam menjalankan tugas. Pelanggaran terhadap larangan PNS dapat menimbulkan konsekuensi kepegawaian berupa hukuman disiplin, bahkan dalam keadaan tertentu dapat beririsan dengan pertanggungjawaban hukum lainnya.
Karena itu, kepatuhan terhadap larangan PNS seharusnya tidak hanya dipahami sebagai upaya menghindari hukuman, tetapi sebagai bagian dari kewajiban menjaga integritas, profesionalitas, netralitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.
Disclaimer: Artikel ini disusun semata-mata untuk tujuan informasi dan berbagi pengetahuan hukum, bukan merupakan nasihat hukum atau pendapat hukum yang ditujukan untuk perkara tertentu. Penerapan hukum dapat berbeda bergantung pada fakta, keadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh analisis dan pendampingan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda, silakan berkonsultasi dengan advokat.
[1] Lihat Pasal 5 huruf a beserta penjelasan PP 94 Tahun 2021.
[2] Lihat Pasal 5 huruf n beserta penjelasan PP 94 Tahun 2021.
[3] Lihat Pasal 8 ayat (2) PP 94 Tahun 2021.
[4] Lihat Pasal 8 ayat (3).
[5] Lihat Pasal 8 ayat (4).
